Cari Regulasi

Jenis Peraturan :
Institusi :
Nomor :
Tahun :
Subyek Peraturan
Sub-Subyek Peraturan
Tentang :



Notice: Undefined index: jenis_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 133

Notice: Undefined index: intitusi in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 134

Notice: Undefined index: nomor_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 135

Notice: Undefined index: tahun_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 136

Notice: Undefined index: subsubyek_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 138

Notice: Undefined index: judul_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 139

Total Jumlah Data Yang Ditemukan: 279 dari Pemerintahan Daerah



  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor PMK 83 TAHUN 2023
  • Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024

  • ~ Tanggal Penetapan : 31 / 08-Agustus / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

  • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Juli / 2021
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 2019
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

  • ~ Tanggal Penetapan : 23 / 01-Januari / 2019
  • Peraturan Presiden - Nomor 76 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-pengaturan Perbatasan (Basic Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements)

  • ~ Tanggal Penetapan : 14 / 09-September / 2018
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 48 Tahun 2017
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Desember / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun 2016
  • Tentang PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PASURUAN DARI WILAYAH KOTA PASURUAN KE WILAYAH KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

  • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Juni / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2015
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Februari / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2015
  • Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang

  • ~ Tanggal Penetapan : 2 / Februari / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2015
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Februari / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 112 Tahun 2013
  • Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Pendududk Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional

  • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Januari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 126 Tahun 2012
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

  • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2012
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 102 Tahun 2012
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Desember / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 67 Tahun 2011
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

  • ~ Tanggal Penetapan : 27 / September / 2011
  • Keputusan Presiden - Nomor 10 Tahun 2010
  • Tentang PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Mei / 2010
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2005
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Oktober / 2005
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2005
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Oktober / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 02 Tahun 2004
  • Tentang PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / November / 2004
  • Undang-Undang - Nomor 40 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 38 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PESAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 37 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 29 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2003
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTANDI PROVINSI SUMATERA UTARA

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT DAN BELITUNG, DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA.

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 26 Tahun 2002
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA

  • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Desember / 2002
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2002
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG JAYA, KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / 04-April / 2002
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2002
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / 04-April / 2002
  • Undang-Undang - Nomor 18 Tahun 2001
  • Tentang OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

  • ~ Tanggal Penetapan : 09 / 08-Agustus / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 Tahun 2001
  • Tentang PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 Tahun 2001
  • Tentang PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2001
  • Undang-Undang - Nomor 14 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN SOROLANGUN, DAERAH KABUPATEN TEBO, DAERAH KABUPATEN MUARA JAMBI, DAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, DAERAH KABUPATEN SIAK, DAERAH KABUPATEN KARIMUN, DAERAH KABUPATEN NATUNA, DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULUAN MENTAWAI

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN BIREUN DAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, DAERAH KABUPATEN MALINAU, DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN DAERAH KOTA BONTANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA, DAERAH, DAERAH KABUPATEN PULAU BURU, DAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BAGIAN BARAT

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, DAERAH KABUPATEN PANIAI, DAERAH KABUPATEN MIMIKA, DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DAN KOTA SORONG

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 54 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN SOROLANGUN, DAERAH KABUPATEN TEBO, DAERAH KABUPATEN MUARA JAMBI, DAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 53 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, DAERAH KABUPATEN SIAK, DAERAH KABUPATEN KARIMUN, DAERAH KABUPATEN NATUNA, DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN DAERAH KOTA BATAM

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 51 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN BUOL, DAERAH KABUPATEN MAROWALI, DAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 47 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, DAERAH KABUPATEN MALINAU, DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN DAERAH KOTA BONTANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 46 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA, DAERAH, DAERAH KABUPATEN PULAU BURU, DAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BAGIAN BARAT

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 45 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, DAERAH KABUPATEN PANIAI, DAERAH KABUPATEN MIMIKA, DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DAN DAERAH KOTA SORONG

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO

  • ~ Tanggal Penetapan : 20 / April / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 1998
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANDAILING NATAL

  • ~ Tanggal Penetapan : 23 / November / 1998
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 1997
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

  • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Januari / 1997
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 60 Tahun 1990
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN KELAPA GADING DAN PADEMANGAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA UTARA, KECAMATAN PALMERAH, KALIDERES DAN KEMBANGAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA BARAT, KECAMATAN DUREN SAWIT, MAKASAR, CIPAYUNG DAN CIRACAS DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR,

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 44 Tahun 1990
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOLOK

  • ~ Tanggal Penetapan : 01 / September / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 23 Tahun 1988
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PALEMBANG, DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR

  • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Desember / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 21 tahun 1988
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Desember / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 21 tahun 1987
  • Tentang PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BALIKPAPAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASIR

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Oktober / 1987
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 48 Tahun 1986
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN KE KOTA KAJEN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / November / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 46 Tahun 1986
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BENGKULU, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DAN DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Oktober / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 1986
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Februari / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 Tahun 1986
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG KE KOTA SOREANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

  • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Januari / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 29 Tahun 1983
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG KE KOTA UNGARAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / September / 1983
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 25 Tahun 1983
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BELOPA, KECAMATAN BUA, KECAMATAN WARA UTARA, KECAMATAN LAMASI, DAN KECAMATAN SUKAMAJU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Juni / 1983
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 12 Tahun 1983
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN CISOKA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG, KECAMATAN TAKOKAK, KECAMATAN TANGGEUNG, KECAMATAN AGRABINTA, KECAMATAN NARINGGUL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR, KECAMATAN SELAAWI, KECAMATAN LEUWIGOONG, KECAMATAN CIBALONG, KE

  • ~ Tanggal Penetapan : 26 / April / 1983
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 44 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN PALUPUH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM, KECAMATAN PANTI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASAMAN DAN KECAMATAN BATANG ANAI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 42 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK SEGARA DAN KECAMATAN GADING CEMPAKA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BENGKULU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 29 Tahun 1982
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDARI DARI WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF KENDARI KE KECAMATAN UNA AHA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDARI

  • ~ Tanggal Penetapan : 29 / September / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 28 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN GEDANGAN, KECAMATAN TIRTOYUDO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG KECAMATAN TOSARI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN WONOASRI, DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN, KECAMATAN TAROKAN, KECAMATAN KUNJANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI, KECAMATAN PITU, KECAMATAN BRINGIN, KECAMATAN PANGKUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAWI, KECAMATAN TEMAYANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO, KECAMATAN SUMBERMALANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SITUBONDO, KECAMATAN LAKARSANTRI, KECAMATAN KENJERAN, DAN KECAMATAN BENOWO DI KOTAMADYA DAE

  • ~ Tanggal Penetapan : 20 / September / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 21 Tahun 1982
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG KE KECAMATAN MUNGKID DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Agustus / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 11 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU

  • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 07 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN SONGGON DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI, KECAMATAN MEGALUH, KECAMATAN BANDARKEDUNGMULYO, KECAMATAN JOGOROTO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG, KECAMATAN TEMPURSARI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG, KECAMATAN NONGGUNONG, KECAMATAN TALANGO, DAN KECAMATAN GILIGENTING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMENEP DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / April / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 06 Tahun 1982
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR KE KECAMATAN CIBINONG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Maret / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 05 Tahun 1982
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI KE KOTA STABAT DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

  • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Maret / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 38 Tahun 1980
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN PASEH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG DAN KECAMATAN JALANCAGAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

  • ~ Tanggal Penetapan : 05 / November / 1980


Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya